Page 325 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 325
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif
mengandung dua makna, yaitu proses dan substansi. Proses adalah
mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
yang harus dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat
berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu
persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan
bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu
peraturan perundang-undangan yang demokratis berkarakter responsif.
Menurut Mahfud MD, ciri produk hukum yang responsif adalah: (1)
255
pembuatannya partisipatif; (2) muatannya aspiratif; dan (3) rincian isinya
limitatif.
Pembuatannya partisipatif mengandung arti bahwa dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga evaluasi pelaksanaannya
memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Muatannya aspiratif
mengandung arti bahwa materi atau substansi norma dalam peraturan
perundang-undangan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, rincian isinya limitatif mengandung arti bahwa segala
peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan pelaksanaan
dari peraturan yang dibentuk tersebut, harus sesuai dengan makna dari
norma dasar yang terkandung dalam peraturan tersebut.
A. MAKNA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation,
yang berarti pengikutsertaan. Sementara itu, makna partisipasi
secara bahasa adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan
(keikutsertaan), mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi
256
dapat didefinisikan secara umum sebagai kegiatan seseorang atau
sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,
baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
kebijakan pemerintah.
255 Mahfud. MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
256 Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 831.
310 dpr.go.id
