Page 86 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 86
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
Lebih lanjut sebagaimana digambarkan dalam bagan di bawah ini.
Gambar II:1
Syarat Hukum Agar Tidak Gagal
Menurut Lon E. Fuller
POSITIVE
LAW LEGAL
CONTENT
PRINCIPLES
OF LEGALITY
Harus ada Peraturan- Peraturan-
Hukum
aturan-aturan peraturan yang (peraturan) tidak peraturan disusun
sebagai pedoman menjadi pedoman boleh berlaku dalam rumusan
dalam bagi otoritas harus surut yang dapat
pembuatan diumumkan dimengerti
keputusan
Aturan-aturan Peraturan- Peraturan Harus ada
tidak boleh peraturan tidak tidak boleh konsistensi antara
bertentangan satu boleh mengandung sering aturan-aturan yang
sama lain tuntutan melebihi diubah-ubah diundangkan dengan
apa yang dapat pelaksanaan
dilakukan sehari-hari
8 (delapan) kriteria tersebut, diperlukan sebagai kondisi dalam
melaksanakan kegiatan pembentuk peraturan perundang-undangan
dalam membuat peraturan perundang-undangan (law making process)
sehingga kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan
dapat dihindari.
7. Teori Tatanan Peraturan Perundang-Undangan (Philippe Nonet
dan Philip Selznick)
Peraturan perundang-undangan merupakan hukum secara
tertulis. Sebagai hukum tertulis maka tatanan peraturan perundang-
undangan mengikuti perubahan tatanan hukum. Tatanan hukum itu
sendiri mengalami perkembangan secara perlahan (evolution). Philippe
Nonet dan Philip Selznick menggambarkan perkembangan tatanan
hukum sebagai berikut: 94
94 Phillippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, New York:
Harper and Row Terjemahan, Hukum Responsive, (Bandung: Nusa Media, Cetakan Kedua, 1978).
68 dpr.go.id
