Page 83 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 83

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
                                                       TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
                                             PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA


                                                               90
                                Menurut pendapat Bagir Manan,  kewenangan Presiden
                           menetapkan Perppu adalah kewenangan luar biasa di bidang
                           perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut membentuk UU,
                           PP, dan Perpres merupakan kewenangan biasa. Dalam hal ini, Presiden
                           Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, memiliki
                           kewenangan untuk mengesahkan RUU menjadi UU, menetapkan PP
                           sebagai Perppu, PP, dan Perpres. 91

                           5.   Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan (Jhon Michael
                                Otto)
                                Menurut Jhon Michael Otto, antara perundang-undangan dengan
                           kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar. Dengan kata lain,
                           hanya ada sedikit kepastian hukum yang nyata (real legal certainty).
                                                                                     92
                           Menurutnya kepastian  hukum  nyata sesungguhnya  mencakup
                           pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu.
                           Jhon  Michael  Otto  mendefinisikannya  sebagai  kemungkinan  bahwa
                           dalam situasi tertentu:
                           a.   Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
                                diperoleh  (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena
                                (kekuasaan) negara;
                           b.   Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan
                                hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;

                           c.   Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari
                                warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan
                                perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

                           d.   Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
                                (independent  and  impartial  judges) menerapkan  aturan-aturan
                                hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan
                                sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
                           e.   Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
                          90  Ibid.
                          91  Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 340.
                          92  Jhon Michael Otto, Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real Legal Certainty in Developing
                       Countries, kajian Sosio-Legal https://openaccess.leidenuniv.nl › bitstream › handle › Ott., Leiden University Scholarly
                       Publications, diakses pada tanggal 7 Februari 2021.


                                                                                  65
                                                                         dpr.go.id
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88