Page 88 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

3) Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan
demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama tata
hukum adalah regulasi dan kelayakan.
4) Loyalitas pada hukum yang mengharuskan kepatuhan
semua pihak pada aturan hukum positif. Kritik terhadap
aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses
politik.
c. Tatanan Hukum Responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator
respons atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi
sosial. Pandangan ini mengimplikasikan dua hal: Pertama, hukum
itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua,
tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan.
Ini berarti bahwa tujuan berfungsi sebagai norma kritik dan dengan
demikian mengendalikan diskresi administratif serta melunakkan
risiko institutional surrender. Dalam tipe ini, aspek ekspresi dari
hukum lebih mengemuka ketimbang dalam dua tipe lainnya,
dan keadilan substantif juga dipentingkan di samping keadilan
prosedural.

H. NORMA DAN TEORI HIERARKI
Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik
dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran,
atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang
bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk
mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan
norma perintah untuk melakukan sesuatu, dan norma perintah untuk
tidak melakukan sesuatu. Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan
95
norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam
hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.
96
Menurut Hans Kelsen:
“ A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we
call a “basic” norm, all norm whose validity may be traced back to one and

95 Jimly Assiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta: Kompress, 2006).
96 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis Fungsi, Materi Muatan), (Yogyakarta:
Kanisius, 2007).

70 dpr.go.id