Page 93 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi,
sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif, suatu aksioma. Ini diperlukan
untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada
akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya.
Di dalam suatu negara, norma dasar ini disebut juga
staatsfundamentalnorm. Staatsfundamentalnorm suatu negara
merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-
kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Notonagoro
105
menerjemahkan istilah Staatsfundamentalnorm dengan Pokok Kaidah
Fundamental Negara. Sedangkan A. Hamid S. Attamimi menyebutkan
106
dengan istilah Norma Fundamental Negara.
Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi
membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada
struktur tata hukum di Indonesia. A. Hamid S. Attamimi menunjukkan
struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori
Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia
adalah: 107

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD NRI Tahun
1945);

2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR,
dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. Formellgesetz: UU; dan

4. Verordnung en: Secara hierarki mulai dari PP hingga Autonome
Satzung Keputusan Bupati atau Walikota.
Tata urutan atau susunan hierarki dari tata hukum suatu negara
dapat dikemukakan dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi
adalah adalah urutan tertinggi di dalam suatu hukum nasional (the
constitutons is highest level within national law). Konstitusi disini
bukan dalam bentuk formal atau suatu dukumen resmi melainkan
konstitusi dalam arti materiil yaitu peraturan-peraturan yang mengatur
pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, khususnya
pembuat UU.
105 Hamid S. Attamimi, UUD 1945-TAP MPR UNDANG-UNDANG, dalam Padmo Wahjono (penghimpun),
Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 125.
106 Joeniarto, Sejarah Ketanegaran Republik Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 6.
107 Op. cit., A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara, Disertasi.

75
dpr.go.id