Page 98 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Tabel II: 1
Evolusi Hierarki Peraturan Perundang-undangan

PERATURAN KETETAPAN KETETAPAN MPR UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG
PERUNDANG- MPRS NOMOR RI NOMOR III/ NOMOR 10 TAHUN NOMOR 12
UNDANGAN XX/MPRS/1966 MPR/2000 TENTANG 2004 TENTANG TAHUN 2011 jo.
MENURUT SURAT TENTANG SUMBER HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
PRESIDEN NOMOR MEMORANDUM DAN TATA URUTAN PERATURAN NOMOR 15 TAHUN
3639/HK/59 DPRGR MENGENAI PERATURAN PERUNDANG- 2019 TENTANG
TANGGAL 26 SUMBER TERTIB PERUNDANG- UNDANGAN PEMBENTUKAN
NOVEMBER 1959 HUKUM REPUBLIK UNDANGAN PERATURAN
INDONESIA DAN PERUNDANG-
TATA URUTAN UNDANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
1. Undang-Undang, 1. Undang- 1. Undang- 1. Undang-Undang 1. Undang-
Undang Dasar Undang Dasar Dasar Negara Undang Dasar
2. Peraturan 1945; 1945; Republik Negara
Pemerintah, Indonesia Tahun Republik
2. Ketetapan 2. Ketetapan 1945; Indonesia
3. Peraturan Majelis Majelis Permu- 2. Undang-Undang/ Tahun 1945;
Pemerintah Permusyawa- syawaratan Peraturan
Pengganti ratan Rakyat; Rakyat Republik Pemerintah 2. Ketetapan
Undang-Undang Indonesia; Pengganti Majelis
(Perppu), 3. Undang- Undang-Undang; Permusyawa-
Undang/ 3. Undang- ratan Rakyat;
4. Penetapan Peraturan Undang; 3. Peraturan
Presiden, Pemerintah Pemerintah; 3. Undang-
Pengganti 4. Peraturan 4. Peraturan Undang/
5. Peraturan Undang- Pemerintah Presiden; Peraturan
Presiden, Undang; Pengganti 5. Peraturan Daerah; Pemerintah
Undang- Pengganti
6. Keputusan 4. Peraturan Undang; a. Peraturan Daerah Undang-
Presiden, dan Pemerintah; provinsi dibuat Undang;
5. Peraturan oleh dewan
7. Peraturan/ 5. Keputusan Pemerintan; perwakilan rakyat 4. Peraturan
Keputusan Presiden; dan daerah provinsi Pemerintah;
Menteri. 6. Keputusan bersama dengan
6. Peraturan- Presiden; dan gubernur; 5. Peraturan
Pelaksanaan Peraturan b. Peraturan Daerah Presiden;
lainnya seperti Daerah. Kabupaten/
Peraturan Kota dibuat oleh 6. Peraturan
Menteri, dewan perwakilan Daerah Provinsi;
Instruksi rakyat daerah dan
Menteri kabupaten/ kota
dan lain- bersama bupati/ 7. Peraturan
lainya. walikota; Daerah
Kabupaten/
c. Peraturan Desa/ Kota.
peraturan yang
setingkat, dibuat
oleh badan
perwakilan desa
atau nama lainnya
bersama dengan
kepala desa atau
nama lainnya

80 dpr.go.id