Page 99 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU
No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, pada tabel diatas mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur,
DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat, hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Daya mengikat suatu
peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) yaitu
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

I. PERATURAN PELAKSANA DAN PERATURAN
OTONOM
Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan
pelaksanaan (Verordnung) dan peraturan otonom (Autonome Satzung).
Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan
yang terletak di bawah UU yang berfungsi menyelenggarakan
ketentuan-ketentuan dalam UU. Peraturan pelaksanaan bersumber dari
kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari
kewenangan atribusi.
Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan (atributie van wetgevingsbevoegheid) ialah pemberian
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang
diberikan oleh grundnorm (UUD) atau wet (UU) kepada suatu lembaga
negara/pemerintahan.

Sementara itu, delegasi kewenangan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan (delegatie van wetgevingsbevoegheid)
ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-
undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah,
baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas atau tidak.

81
dpr.go.id