Page 102 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan.
Pengaturan mengenai materi muatan peraturan perundang-
undangan dapat ditemukan dalam Pasal 3, TAP MPR Nomor III/2000.
Walaupun pasal tersebut tidak secara tegas menyebut materi muatan
namun dapat disimpulkan pengaturan dalam pasal tersebut pada
pokoknya menjabarkan secara singkat materi muatan dari berbagai
jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Pasal 2
TAP MPR Nomor III/2000. Berikut selengkapnya materi muatan jenis
peraturan perundang yang dimaksud:
1. UUD NRI Tahun 1945
Merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia,
memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan
negara. Materi muatan UUD NRI Tahun 1945 berarti berkenaan
dengan dasar dan garis besar hukum penyelenggaraan negara
yang antara lain meliputi: Bentuk dan Kedaulatan, MPR, Kekuasaan
Pemerintahan Negara, Kementerian Negara, Pemerintahan
Daerah, dan lain sebagainya.
2. TAP MPR
Pasal 3 ayat (2) TAP MPR III/2000 menegaskan TAP MPR RI
merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan
rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Dari sini
diketahui materi muatan dari TAP MPR adalah segala sesuatu
yang ditetapkan dalam sidang MPR yang berisi pengembanan
kedaulatan rakyat.
3. UU
Materi muatan dari suatu UU adalah berisi pengaturan untuk
melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945 dan TAP MPR. Dalam
hal ini ketika UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan untuk diadakan
pengaturan lebih lanjut dalam suatu UU, maka pembentuk UU
harus membentuk suatu UU yang materi muatannya adalah aturan
lebih lanjut dari apa yang ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

84 dpr.go.id