Page 105 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

3. PP
Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana
mestinya.
4. Perpres

Materi muatan Perppres berisi materi yang diperintahkan oleh UU
atau materi untuk melaksanakan PP.
5. Perda
Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Peraturan Desa/yang Setingkat
Materi muatan peraturan desa/yang setingkat adalah seluruh
materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang
setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 tahun 2019 merupakan hukum
positif yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Mengenai materi muatan peraturan perundang-
undangan diatur dalam Bab III mengenai Jenis, Hierarki, dan Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan tepatnya dari Pasal 10 s/d
Pasal 15, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. UU
Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi:

a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun
1945 perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;

b) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
c) Tindak lanjut atas putusan MK; dan/atau
d) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

87
dpr.go.id