Page 104 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

7. Perda

Materi muatan Perda adalah pengaturan lebih lanjut aturan hukum
diatasnya dan dalam rangka menampung kondisi khusus di
daerah yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat
(7) TAP MPR Nomor III/2000 yang menetapkan Perda merupakan
peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan
menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
Perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan
gubernur. Perda kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota
bersama bupati/walikota. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat
oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara
pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh Perda
kabupaten/kota yang bersangkutan.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Berbeda dengan TAP MPR Nomor III/2000 yang tidak menyatakan
secara tegas materi muatan jenis peraturan perundang-undangan,
dalam UU No. 10 Tahun 2004 terdapat satu bab yang mengatur secara
khusus mengenai materi muatan, tepatnya pada Bab III Materi Muatan.
Dalam bab tersebut terdapat 7 pasal yang dimuat dari Pasal 8 s/d
Pasal14, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. UU

Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi hal-hal yang
mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang
meliputi: HAM; hak dan kewajiban warga negara; pelaksanaan
dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan
negara; wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan
dan kependudukan; keuangan negara, diperintahkan oleh suatu
UU untuk diatur dengan UU.
2. Perppu
Materi muatan peraturan Perppu sama dengan materi muatan UU.

86 dpr.go.id