Page 101 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

c. UU

1) UU adalah untuk melaksanakan UUD atau TAP MPR.
2) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden
berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti
UU.
1) PP itu harus mendapat persetujuan DPR dalam
persidangan yang berikut.

2) Jika tidak mendapat persetujuan, maka PP itu harus
dicabut.
d) PP
PP adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan UU.

e) Keppres
Keppres berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah
untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, TAP
MPR dalam bidang eksekutif atau PP.

f) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan
Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar
dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

2. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Sesudah
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Setelah amandemen UUD 1945 dilakukan, berbicara mengenai
materi muatan peraturan perundang-undangan landasan yuridisnya
dapat ditemukan dalam TAP MPR No. III/2000, UU No. 10 Tahun 2004,
dan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Dari ketiganya
aturan mengenai materi muatan yang saat ini berlaku adalah yang
terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Dalam
rangka memberikan pemahaman yang lengkap maka uraian di bawah
ini akan diuraikan secara keseluruhan aturan materi muatan peraturan
perundang-undangan dari ketiga rezim hukum tersebut.

83
dpr.go.id