Page 103 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Misalnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan:
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”
Maka atas dasar amanat pasal tersebut maka badan legislatif
wajib membentuk suatu UU yang berisi pengaturan lebih lanjut
mengenai “pemerintahan daerah”.
4. Perppu
Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor III/2000 tidak menyatakan secara
tegas materi muatan dari Perppu. Pasal tersebut hanya menegaskan
Perppu dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut: Perppu harus
diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. DPR dapat
menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan
perubahan. Jika ditolak DPR, Perppu tersebut harus dicabut.
Materi muatan Perppu dengan demikian segala pengaturan
terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dikarenakan Pasal
2 TAP MPR Nomor III/2000 meletakkan hierarki UU dan Perppu
tidak sederajat maka tidak mungkin disimpulkan materi muatan
Perppu sama dengan materi muatan UU. Walaupun sebetulnya
jika membaca Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor III/2000 setelah
melalui persidangan dan DPR menerima Perppu tersebut, maka
Perppu tersebut akan menjadi UU.
5. PP
PP dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah UU.
Materi muatan PP adalah pengaturan lebih lanjut dari UU atau
pelaksanaan perintah pengaturan dalam bentuk PP atas amanat
suatu UU.

6. Keppres
Keppres yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk
menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan
administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Materi
muatan Keppres berarti pengaturan pelaksanaan administrasi dan
administrasi pemerintahan.

85
dpr.go.id