Page 107 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

K. PENYUSUNAN MATERI UNDANG-UNDANG

1. Prinsip Umum

Meskipun disadari bahwa setiap UU yang dibentuk merupakan
produk kompromi politik antar berbagai kepentingan yang sulit
diharapkan bersifat sempurna, tetapi pada dasarnya, setiap UU yang
berhasil disusun selalu diharapkan membawa perbaikan dalam sistem
hukum yang akan diberlakukan mengikat untuk umum. Oleh karena
itu, sangat penting bagi para perancang UU untuk memahami benar
prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam proses penyusunan materi
UU, dan prinsip-prinsip umum yang hendak dituangkan menjadi norma
hukum dalam UU yang akan dibentuk. Untuk itu, para perancang harus
mengerti benar garis besar kebijakan yang akan dituangkan dalam UU
itu melalui proses “outline building” yang bersifat komprehensif dan
menyeluruh (comprehensible).
Perlu disadari pula bahwa tujuan pokok yang hendak dicapai
dengan pengaturan materi UU itu adalah membuat produk UU itu
menjadi sejelas dan seberguna mungkin (as clear and useful as
possible). Para perancang UU harus memilih dengan hati-hati hal-hal
114
yang yang akan dituangkan dan mengaturnya sedemikian rupa agar
dapat ditemukan, dimengerti, dan dirujuk dengan mudah dan paling
ringan. Siapa yang harus menentukan mudah tidaknya ketentuan
dalam UU dipahami dan dijadikan rujukan tergantung kepada siapa
yang paling banyak dan/atau yang paling sering akan membaca atau
menggunakan UU itu kelak setelah diundangkan.
Oleh karena itu, para perancang UU haruslah menyusun UU
menurut kepentingan pihak yang akan melaksanakan UU itu kelak
(the persons or subjects who will administer the law). Perancang harus
menyusun ketentuan-ketentuan pertama yang berhubungan dengan: 115

a. Perbuatan (conduct);
b. Hak-hak (rights);

114 Reed Dickerson, Legislative Drafting, (Boston-Toronto: Little Bron and Company, 1954), hlm. 53.
115 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Depok: Rajawali Press: Cetakan Ketiga, 2017), hlm. 163.

89
dpr.go.id