Page 111 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

a. Definitions;

b. Most significant general rules and special provisions;
c. Subordinate provisions, and exceptions large and important enough
to be stated as separate sections;
d. Penalties;
e. Temporary provisions;

f. Specific repeals and related amendments;
g. Saving clauses.
Tentu saja, urutan penyebutan ke-12 atau ke-7 bagian itu bersifat
fleksibel, tidak mutlak seperti tersebut di atas. Penempatannya secara
konkret dalam rumusan UU tergantung kepada kebutuhan pengaturan
di dalam setiap naskah UU yang bersangkutan.

L. KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (legal norm)
yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena
diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum
yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris disebut “validity”,
dalam bahasa Jerman “geltung” atau dalam bahasa Belanda disebut
“gelding”. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu UU atau
peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan
oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang.
Secara umum dapat dikemukakan adanya lima kemungkinan
faktor yang menyebabkan norma hukum dalam UU atau peraturan
perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma-norma hukum
dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat
filosofis, karena pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis,
pertimbangan politis, ataupun dianggap berlaku karena pertimbangan
yang semata-mata bersifat administratif. Untuk UU yang dikatakan baik,
sudah seharusnya kelima syarat tersebut di atas haruslah dipenuhi
sekaligus, yaitu berlaku, baik secara filosofis, politis, yuridis, sosiologis,
maupun secara administratif.

93
dpr.go.id