Page 109 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 109
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
of classification), dan c) problem pengurutan atau perurutan materi
(problem of sequence).
Pembagian materi (problem of division) berkaitan dengan
penentuan masing-masing landasan pemikiran yang menyebabkan
bagian materi pokok (main or primary division) dan materi penunjang
(sub-ordinate divisions) yang bersangkutan disusun. Pembedaan
antara materi pokok dengan materi penunjang penting, karena para
perancang biasanya selalu mendahulukan perumusan bagian utama
yang dianggap lebih penting (primary breakdown) daripada bagian
yang bersifat sekunder (subsidiary breakdowns). Dengan perkataan lain,
dalam penyusunan materi UU, yang selalu didahulukan adalah bagian
yang dianggap lebih penting (order of importance).
Dalam banyak kasus, dianggap lebih mudah dengan mengaitkan
upaya pembagian materi UU tersebut pada hal-hal yang berkenaan
dengan: 118
a. Jenis orang yang diatur oleh materi bersangkutan (kinds of people
affected),
b. Organ administratif yang terlibat, atau
c. Bidang kegiatan operasional yang dilakukan oleh organ dimaksud.
Hal ini disusun secara kronologis yang tersendiri dan untuk setiap
bagian utama itu, logika yang sama juga dipakai untuk penyusunan
bagian-bagian yang bersifat penunjang.
Biasanya jumlah orang bersifat relatif yang terlibat dalam suatu
kegiatan tidak dijadikan dasar untuk penentuan bagian materi UU,
kecuali apabila jumlah subjek yang dimaksud berkaitan dengan
ketentuan umum (general rules) yang berhadapan dengan pengecualian
(exception). Dalam hal demikian, ketentuan umum selalu ditempatkan
lebih dulu daripada ketentuan pengecualian.
Pada setiap lapisan pembagian materi, para perancang haruslah
menentukan prinsip urutan pokok materi yang akan diterapkan dalam
penyusunan suatu UU. Dari segi penempatan materinya (spatial
dimension), menurut Reed Dickerson, keempat prinsip di bawah ini
dapat dipakai, yaitu: 119
118 Ibid., hlm. 164.
119 Op. cit., Reed Dickerson.
91
dpr.go.id
