Page 106 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 106

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                           2.   Perppu

                                Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.
                           3.   PP
                                Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana
                                mestinya.
                           4.   Perpres

                                Materi muatan Perppres berisi materi yang diperintahkan oleh UU,
                                materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan
                                penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

                           5.   Perda
                                Materi muatan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota berisi
                           materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
                           tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
                           penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih
                           tinggi.

                                Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi
                           yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai jenis, fungsi,
                           dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan UU berisi:

                           1.   Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
                           2.   Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
                           3.   Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
                           4    Tindak lanjut atas putusan MK; dan/atau

                           5.   Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
                                Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU. Materi
                           muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
                           Materi muatan Perpres berisi materi  yang diperintahkan oleh UU,
                           materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan
                           penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan Perda
                           provinsi dan Perda kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka
                           penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
                           menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut
                           peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



                   88    dpr.go.id
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111