Page 112 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 112
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
1. Keberlakuan Filosofis
Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila
norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis
yang dianut oleh suatu negara. Seperti dalam pandangan Hans Kelsen
mengenai “Grundnorm” atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang
“staatsfundamentalnorm”, pada setiap negara selalu ditentukan adanya
nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai
sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan
yang bersangkutan. 121
Untuk hal ini, nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia
terkandung dalam Pancasila sebagai “staatsfundamentalnorm”. Di
dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiositas
Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan
beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhineka-tunggal-
ikaan, kedaulatan kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap
rakyat Indonesia. Tidak satu pun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut
yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang
terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-
undangan dalam wadah NKRI.
2. Keberlakuan Yuridis
Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum
dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat
dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu
norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri
memang:
a. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang
lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan
Hans Kelsen dengan teorinya “Stufenbau des Recht Theorie”;
122
b. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan
keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam
pandangan J.H.A. Logemann;
123
121 Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
122 Op cit., “Stufenbau Theorie” yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.
123 J.H.A. Logemann dalam Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto dalam Perihal Kaidah Hukum,
(Bandung: Alumni, 1982), hlm. 115-116.
94 dpr.go.id
