Page 117 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 117

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                           3.   Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
                           4.   Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
                           5.   Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

                                Dalam  UU  No.  12 Tahun  2011  jo.  UU  No.  15 Tahun  2019,  proses
                           pembuatan UU diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 23, Pasal 43 UU s/d Pasal
                           51, dan Pasal 65 s/d Pasal 74. Sedangkan, dalam UU No. 13 Tahun 2019,
                           pembentukan  UU  diatur  dalam  Pasal  162  s/d  Pasal  173.  Berdasarkan
                           kedua UU tersebut, proses pembentukan UU sebagai berikut:

                           1.   Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas  yang
                                disusun oleh DPR, DPD, dan Pemerintah untuk jangka menengah
                                dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.
                           2.   RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
                           3.   Setiap RUU  yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah
                                Akademik (NA), kecuali untuk RUU APBN, RUU Penetapan Perppu
                                menjadi UU, serta RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perppu.
                           4.   RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, Komisi, Gabungan
                                Komisi, atau Badan Legislasi (Baleg).
                           5.   RUU  yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat
                                Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan
                                otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
                                pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber
                                daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
                                dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
                           6.   Materi muatan RUU yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang
                                dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. RUU
                                tersebut beserta NA diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD
                                kepada pimpinan DPR.
                           7    RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.

                           8.   Pembicaraan tingkat I  dilakukan dalam rapat Komisi, rapat
                                Gabungan Komisi, rapat Baleg, rapat Badan Anggaran (Banggar),
                                atau rapat Panitia Khusus (Pansus).
                           9.   Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I meliputi pengantar
                                musyawarah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan
                                penyampaian pendapat mini.



                   100   dpr.go.id
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122