Page 120 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

5. Membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai
dengan tuntutan dari, dan memenuhi kebutuhan hukum di dalam
masyarakat.

Proses pembangunan hukum nasional yang ditandai oleh
pembentukan UU sangat ditunjang oleh sejauh mana penyusunan
Prolegnas. Prolegnas pertama kali digagas pada 1976 dalam
Simposium Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan
mulai dilaksanakan pada 1977 dengan diselenggarakannya lokakarya
Penyusunan Prolegnas di Manado.
128
Perubahan UUD 1945 berimplikasi luas dan mendasar pada
sistem ketatanegaraan Indonesia, yang harus diikuti dengan berbagai
perubahan bidang hukum, yang menuntut pula adanya penataan sistem
hukum dan kerangka hukum yang melandasinya.

Dalam pelaksanaan Prolegnas, supremasi hukum ditempatkan
secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan
bidang lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam
bingkai NKRI melalui satu sistem hukum nasional.
Hukum sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara
yang bermakna bahwa dalam NKRI terdapat satu kesatuan sistem
hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional adalah sistem yang
menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman
atau heterogenitas hukum hukum adat, hukum Islam, hukum agama
lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan
berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam
kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu,
yang dilakukan baik secara parsial maupun dalam bentuk kodifikasi.
Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, DPR
menjadi pemegang kekuasaan pembentukan UU, Pasal 20 UUD NRI
Tahun 1945 merumuskan:

(1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU.
(2) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat tujuan
bersama.
128 Op. cit., Baleg DPR.

103
dpr.go.id