Page 123 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 123
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
4. Membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk
mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi,
perlindungan HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta kejahatan transnasional.
5. Meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan
untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi, dan
perlindungan HAM, serta pelestarian lingkungan hidup.
6. Membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan
tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.
7. Memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara
tegas profesional dan menjunjung tinggi HAM dan prinsip-prinsip
kesetaraan dan keadilan gender.
8. Menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan
di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat,
bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan
antara ketertiban, legitimasi, dan keadilan.
Ketentuan tentang tahap perencanaan RUU diatur dalam Pasal 16
s/d Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.
Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 15 Tahun 2019, Prolegnas adalah
instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun
secara terencana, terpadu, dan sistematis. Perencanaan RUU dilakukan
131
dalam Prolegnas. Prolegnas merupakan skala prioritas program
pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
132
Dalam penyusunan Prolegnas ditetapkan skala prioritas sesuai
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud
tersebut, maka Prolegnas memuat program legislasi jangka panjang,
menengah, dan tahunan. Prolegnas hanya memuat program penyusunan
Peraturan perundang-undangan dengan tingkat pusat (UU/Perppu).
Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok-pokok
materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan UU Iainnya. Oleh
karena itu, penyusunan Prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah,
dan terpadu yang disusun bersama oleh DPR dan Pemerintah.
131 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
132 Ibid., Pasal 17.
106 dpr.go.id
