Page 126 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
Hasil penyusunan Prolegnas baik di lingkungan DPR maupun di
lingkungan Pemerintah selanjutnya dibahas bersama, untuk kemudian
disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan DPR dalam Rapat
Paripurna DPR serta dituangkan sebagai dokumen resmi Prolegnas.
134
Tidak bisa dilepaskan dari tahap penyusunan Prolegnas, Pasal 23 ayat
(1) UU No. 15 Tahun 2019 menetapkan bahwa Prolegnas memuat juga
Daftar RUU Kumulatif Terbuka, yang berkaitan dengan:
1. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
2. Akibat putusan MK;
3. APBN;

4. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi
dan/atau kabupaten/kota; dan

5. Penetapan/pencabutan Perppu.
RUU di luar Prolegnas yang diajukan dan disetujui oleh DPR atau
Presiden dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 23 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019, yaitu RUU untuk mengatasi
keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan keadaan
tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu
RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani bidang legislasi dan Menteri atau kepala lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Penyusunan Prolegnas merupakan salah satu tugas dari Baleg.
Tugas Baleg DPR terkait dengan Prolegnas dirumuskan dalam Pasal 66
huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf l, Peraturan Tatib DPR 2020
dengan kalimat sebagai berikut:
“ Baleg bertugas menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar
RUU beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di
lingkungan DPR; mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat
134 Ibid., Pasal 22.

109
dpr.go.id