Page 124 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

Pembentukan UU melalui fungsi legislasi DPR merupakan
bagian dari pembangunan hukum, khususnya pembangunan materi
hukum. Manfaat dari Prolegnas bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR
adalah menjamin agar pembangunan materi hukum dilaksanakan
secara terarah, menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu, penyusunan
Prolegnas didasarkan pada visi dan misi pembangunan hukum nasional.
Secara operasional, Prolegnas memuat daftar RUU yang disusun
berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi
dan misi pembangunan hukum nasional, untuk jangka waktu lima
tahunan dan satu tahunan. Jadi, visi dan misi pembangunan hukum
nasional menjiwai materi hukum yang akan dibentuk. Dengan demikian,
Prolegnas tidak sekedar daftar keinginan, melainkan juga daftar yang
dilandasi kebutuhan serta visi pembangunan hukum nasional.
Dalam kerangka penyusunan skala prioritas Prolegnas,
penyusunan daftar RUU didasarkan atas: 133
1. Perintah UUD NRI Tahun 1945;
2. Perintah TAP MPR;
3. Perintah UU lainnya;

4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. RPJPN;
6. RPJMN;
7. Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis DPR; dan
8. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
Atas dasar itu, ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU
No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 menggariskan, di dalam
Prolegnas dimuat program pembentukan UU dengan judul RUU,
materi yang diatur, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-
undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan
peraturan perundang-undangan lainnya adalah keterangan mengenai
konsepsi setiap RUU, meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan,
sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan dan arah pengaturan
dari setiap UU yang akan dibentuk. Materi tersebut dituangkan dalam
Naskah Akademik setelah melalui pengkajian dan penyelarasan.

133 Ibid., Pasal 18.

107
dpr.go.id