Page 119 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Pasca amandemen ke-empat UUD 1945, Prolegnas semakin
diperkuat dan ditegaskan keberadaannya, terutama sejak keluarnya
UU No. 10 Tahun 2004, yang mulai berlaku pada tanggal 1 November
2004.
126
UU No. 10 Tahun 2004 saat ini sudah tidak berlaku. Sebagai
penggantinya, DPR dan Pemerintah telah menerbitkan UU No. 12 Tahun
2011. Adapun UU No. 12 Tahun 2011 tersebut telah diubah dengan UU
No. 15 Tahun 2019.
DPR selaku koordinator penyusunan Prolegnas, menyusun
Prolegnas merupakan tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini, peran
dan tanggung jawab tersebut mengarah kepada pengembangan DPR
sebagai pusat dari pembentukan hukum (law center). Salah satu contoh
konkret, yaitu penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014 bersama dengan
Pemerintah, karena sejak tahun 2005 tidak dikenal lagi Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) dan Program Pembangunan Nasional (Propenas)
yang menjadi acuan dalam penyusunan Prolegnas. Beberapa tujuan
Prolegnas yang diharapkan dapat tercapai, antara lain: 127
1. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum
nasional;

2. Membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan
perekat bidang pembangunan lainnya, serta mengaktualisasikan
fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial/pembangunan,
instrumen pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur perilaku
anggota masyarakat dan sarana pengintegrasian bangsa dalam
wadah NKRI;

3. Mendukung upaya mewujudkan supremasi hukum, terutama
mengganti peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan
hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
masyarakat;
4. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah
ada selama ini, namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat; dan
126 Baleg DPR, Evaluasi Prolegnas 2005-2009, (Jakarta: Baleg DPR, September, 2009).
127 Agung Laksono, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Majelis, Vol. 1, Jakarta, Setjen MRP RI, Agustus 2009, hlm. 58.

102 dpr.go.id