Page 118 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

10. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang
berisi:
a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini
Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi
dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan
rapat paripurna; dan

c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri
yang ditugaskan.
11. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat,
keputusan diambil dengan suara terbanyak.
12. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan
Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi
UU dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat
pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
13. Apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan DIM
pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan
RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan
berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU
tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas
jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

1. Perencanaan Rancangan Undang-Undang Melalui Program
Legislasi Nasional
a. Penyusunan Prolegnas
Kebijakan legislasi di DPR diawali dengan Prolegnas. Prolegnas
adalah instrumen penting dalam kerangka pembangunan hukum,
khususnya dalam konteks pembentukan materi hukum. Prolegnas
adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-
undangan yang disusun bersama oleh DPR dengan Pemerintah. Melalui
Prolegnas diharapkan kebijakan legislasi dapat berjalan secara lebih
berencana, terarah, terpadu, dan sistematis.

101
dpr.go.id