Page 122 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

130
DPR dalam Pembentukan UU. Salah satu substansi penting dari UU
No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 adalah pentingnya aspek
perencanaan yang dikenal dengan Dokumen Program Legislasi, yang
disebut dengan Prolegnas.
Walaupun Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan
kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR, namun fungsi
tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan Presiden. Tidak
ada RUU yang dapat disahkan menjadi UU tanpa ada persetujuan
bersama. Pembahasan bersama menggambarkan paling tidak ada dua
kepentingan dalam pembahasan RUU, yaitu (1) kepentingan Pemerintah
dan (2) kepentingan DPR. Artinya, para pihak melakukan fungsi checks
and balances untuk mencapai suatu rumusan kepentingan bersama
atau publik.
Bagi DPR, fungsi checks and balances dalam Pembentukan UU
sangat penting sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai wakil
rakyat. Oleh karena itu, peran DPR dalam pembentukan UU harus dilihat
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen atau rakyat
pemilihnya. Salah satu contohnya adalah Prolegnas Tahun 2020-2024
yang disusun DPR bersama Pemerintah.
Berdasarkan Visi Pembangunan Hukum Nasional yang telah
dibahas dalam Bab 1 buku ini, maka kebijakan Prolegnas diarahkan
untuk:
1. Membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum,
ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya
alam dan lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan,
sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI Tahun 1945.
2. Mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial
dan menyempurnakan Peraturan perundang-undangan yang ada
yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
3. Mempercepat proses penyelesaian RUU yang sedang dalam proses
pembahasan dan membentuk UU yang diperintahkan oleh UU.
130 Ibid., hlm. 57.

105
dpr.go.id