Page 100 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 100
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
J. MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
1. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Sebelum
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Sebagaimana diutarakan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto,
istilah “materi muatan UU” pertama kali diperkenalkan oleh A. Hamid
S. Attamimi, dalan majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 3 Tahun
ke-IX, Mei 1979, sebagai terjemahan dari het eigenaardig onderwerp der
wet. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang
dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis,
fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian
sebelumnya diketahui bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan terbagi dalam beberapa rezim hukum, yakni UU No. 1
Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Pusat, Surpres No. 3639/Hk/59, dan menurut TAP MPRS
No. XX/MPRS/1966. Karena ketidaksamaan jenis dari hierarki peraturan
perundang-undangan maka pada bagian ini akan diuraikan materi
muatan berdasarkan rezim hukum yang terdekat dengan amandemen
UUD 1945 yaitu TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.
Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 sebetulnya sudah
menjelaskan materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-
undangan antara lain sebagai berikut:
a. UUD
Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal UUD
adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang
pelaksanaannya dilakukan dengan TAP MPR, UU, atau Keppres.
b. TAP MPR
1) TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang
legislatif dilaksanakan dengan UU.
2) TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang
eksekutif dilaksanakan dengan Keppres.
82 dpr.go.id
