Page 95 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada diri
manusia itu sendiri yang berupa “akal/pikiran” dan “perasaan”.
3. Aturan dasar (Grundgesetz) merupakan aturan-aturan yang masih
bersifat pokok, bersifat dasar, dan biasanya merupakan landasan
luas bagi tata hukum yang lebih terperinci lagi.
Sebagai norma dasar suatu negara (Staatfundamentalnorm)
memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu
negara dalam bentuk UUD atau konstitusi (tertulis), maka aturan dasar
tersebut pada gilirannya merupakan landasan bagi hukum perundang-
undangan (Gesetzesrecht) yang berlaku dalam negara.
Biasanya aturan-aturan dasar tersebut apabila dituangkan dalam
suatu dokumen negara disebut Verfassung, dan apabila dalam beberapa
dokumen atau tersebar-sebar disebut Grundgesetz. Isi penting bagi
aturan dasar selain garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan
negara juga terutama aturan-aturan untuk memperlakukan dan
memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum peraturan
perundang-undangan, atau dengan perkataan lain menggariskan tata
cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat
umum.

Pengaruh aliran positivisme menyebutkan bahwa hukum ini
semata-mata suatu sistem dari kaidah-kaidah. Hukum harus dilihat
semurni-murninya dan dipisahkan dari anasir-anasir lain yang
sebenarnya merupakan hukum, seperti umpamanya pengaruh-
pengaruh sosiologis, psikologis, politik, dan lain-Iain.
Negara adalah suatu ketertiban kaidah (nomenordening), yaitu
suatu ketertiban negara (staatsorde). Negara adalah suatu sistem
yang teratur. Hukum pun adalah suatu sistem yang teratur. Karenanya,
maka ketertiban negara ini adalah hal yang sama dengan ketertiban
hukum. Suatu tata hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum
111
secara hierarki, sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih
rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk
golongan tingkat yang lebih tinggi. 112

111 Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni,1983), hlm. 38.
112 Hans Kelsen, terpetik dalam, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 1993), hlm. 30.

77
dpr.go.id