Page 94 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Dalam pengetahuan ilmu hukum terutama bagian-bagian yang
erat hubungannya dengan pembuatan hukum (law making) dan
pelaksanaannya (law enforcement), masalah sumber hukum merupakan
suatu hal yang perlu untuk selalu dipahami, dianalisa, dan ditimbulkan
permasalahan dan pemecahannya. Sehingga dapat diharapkan
akan ada keserasian dengan perkembangan hukum sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Suatu peraturan perundang-undangan biasanya hanya terbatas
pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatannya” atau dalam hal UUD ada ungkapan
“the supreme law of the land”. Karena tata urutan itu mempunyai
konsekuensi, bahkan setiap peraturan perundang-undangan harus
memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya.
Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan tingkatan
lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum
(van rechtswege nietig).
UU (formal) yang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan
dengan UUD sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya, kecuali dalam Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS) Tahun 1950. Prinsip atau ketentuan yang menyebutkan:
108
“Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat” bertalian dengan ajaran
“supremasi parlemen”. Di sini, UUD lebih dipandang sebagai “asas-asas
umum” daripada sebagai kaidah hukum. 109
J.H.A. Logemann mengatakan, setiap peraturan hukum pada
hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting yaitu: 110
1. Unsur riil, karena sifatnya yang konkret, bersumber dari lingkungan
di mana manusia itu hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang
dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya.

108 Op. cit., Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Russel & Russel.
109 Bagir Manan, Teori dan Politik konstitusi, (Yogyakarta, FH UII Press, Cetakan kedua, 2004), hlm. 202.
110 J.H.A. Logemann dikutip dalam Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 12.

76 dpr.go.id