Page 96 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Negara
Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan negara hukum
diperlukan tatanan yang tertib antara lain pembentukan peraturan
perundang-undangan. Sejak reformasi tahun 1998, yang merupakan
tonggak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
UUD Tahun 1945 yang disakralkan rezim orde baru, telah mengalami
perubahan yang sangat mendasar mulai tahun 1999 sampai dengan
2002 (sebanyak empat kali yang sering dikenal dengan amandemen).
Sistem norma hukum Indonesia pernah mengalami evolusi hierarki
peraturan perundang-undangan. Saat ini, yang menjadi acuan hierarki
peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 2011
jo. UU No. 15 Tahun 2019.
Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, yang disahkan oleh DPR
dan Presiden pada 12 Agustus 2011, sebagai pedoman pembentukan
peraturan perundang-undangan, acuan hierarki peraturan perundang-
undangan di negara ini dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004. UU No. 12
Tahun 2011 merupakan pengganti dari UU No. 10 Tahun 2004, dan UU No.
15 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011.
Sebelum diatur dalam bentuk UU, hierarki peraturan perundang-
undangan mengacu pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan RI dan TAP MPR No. III/MPR/2000
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
Sebelum diatur dalam TAP MPR, hierarki peraturan perundang-
undangan mengacu pada Surat Presiden Nomor 3639/HK/59 pada
Tanggal 26 November 1959 (Surpres No. 3639/HK/59). Sedangkan,
Pertama kali jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia ditetapkan melalui UU No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan
Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. UU tersebut
ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Jenis peraturan perundang-
undangan pada masa itu dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1950
tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Pusat, yang menyatakan bahwa:

78 dpr.go.id