Page 84 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 84

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                                Menurut Jhon Michael Otto semakin baik suatu negara hukum
                           berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata.
                           Sebaliknya  bila suatu  negara  tidak  memiliki  sistem  hukum  yang
                           berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukum.
                                Dapat dikatakan bahwa tingkat kepastian hukum nyata hampir
                           selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor, yaitu: Pertama,
                           dari aturan-aturan hukum itu sendiri,  Kedua, dari instansi-instansi
                           (kelembagaan/institutions)  yang membentuk dan memberlakukan
                           serta menerapkan hukum dan  yang bersama-sama dengan hukum
                           membentuk sistem hukum, dan Ketiga dari lingkungan sosial yang lebih
                           luas: faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial-budaya. Sebab itu pula
                           kajian-kajian hukum yang biasa kita lakukan, misalnya pengaturan tata
                           guna air atau kebebasan pers, mencakup tiga lapis analisis: yuridis, ilmu
                           (administrasi) pemerintahan (bestuurskundige), dan analisis ilmu sosial
                           yang lebih luas.

                           6.   Teori Morality of Law (Lon E. Fuller)
                                Menurut Lon E. Fuller terdapat 8 (delapan) hal  yang menjadi
                           penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. Delapan
                           kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada
                           isi peraturan perundang-undangan dengan delapan persyaratan moral
                                              93
                           tertentu yang meliputi:
                           a.   Laws should be general
                                Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan
                                keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat
                                keumuman. Aturan-aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas
                                sehingga keputusan otoritas tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc
                                dan atas dasar kebijakan yang bebas melainkan atas dasar aturan-
                                aturan yang umum.
                           b.   They should be promulgated, that citizens might know the standards
                                to which they are being held
                                Setiap  aturan-aturan yang  menjadi  pedoman  bagi  otoritas  tidak
                                boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi).
                                Persyaratan bahwa hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan)

                          93  Lon E. Fuller, The Morality of Law, New Haven, (United States of America: Yale University Press, 1971), hlm.
                       54-58.
                   66    dpr.go.id
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89