Page 79 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

rechtsstaat dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang
sistem hukum yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah
pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner
dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law.
Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner, yang
bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian
perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena
mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi negara hukum
sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ialah
bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan
bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat).
Menurut Scheltema yang dikutip oleh B. Arief Sidharta,
merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara
hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
81
1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM yang berakar
dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan
menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
3. Berlakunya persamaan (similia similius atau equality before the
law).
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan
atau untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Sebagaimana konsep negara hukum yang telah dijelaskan di atas
maka perlu dibahas pula mengenai konsep negara hukum Indonesia.
Jimly Asshiddiqie merumuskan 13 (tiga belas) prinsip negara hukum

81 B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law,
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

61
dpr.go.id