Page 78 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 78
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, norma adalah segala aturan
yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama
ataupun dengan lingkungannya.
Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa, di Indonesia
norma-norma yang masih sangat dirasakan keberadaannya adalah
norma adat, norma agama, norma moral, dan norma hukum negara.
Berlakunya norma hukum negara bersifat mutlak, dalam arti bahwa setiap
norma hukum negara berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di
Indonesia. Contoh norma hukum negara yang mengikat seluruh warga
negara Indonesia, adalah kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain,
norma hukum negara mengatasi norma-norma adat, agama, dan moral
yang berkembang di masyarakat Indonesia yang memang majemuk.
Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis
oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya. Norma adat,
norma agama dan norma moral berbentuk tidak tertulis, tumbuh, dan
berkembang dari kebiasaan yang ada di masyarakat.
2. Teori Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah
77
“rechtsstaat”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia
adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara
hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga
istilah negara hukum atau rechtsstaat.” Djokosoetono mengatakan
78
bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah
salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang
penting dan primair adalah rechtsstaat.” 79
Dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat untuk
menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal istilah the rule of law.
Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan hingga saat
80
ini. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, kedua terminologi yakni
77 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya,
Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi
Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.
78 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 27.
79 Padmo Wahyono, Guru Pinandita, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984),
hlm. 67.
80 Op. cit., Philipus M. Hadjon, hlm. 72.
60 dpr.go.id
