Page 73 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Legalislative drafting dimulai dari tahapan perencanaan dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahapan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di tingkat daerah disebut
75
sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda). Melalui Prolegnas dan
Prolegda diharapkan kebijakan legislasi dapat berjalan secara lebih
terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
Istilah legalislative drafting dalam terminologi bahasa Indonesia
dikenal pula dengan istilah pembentukan peraturan perundang-
undangan. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019,
proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui
sejumlah tahapan secara berurutan, yaitu (1) tahap perencanaan; (2)
tahap penyusunan; (3) tahap pembahasan; (4) tahap pengesahan; dan
(5) tahap pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

F. UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG
UU secara formal jelas berbeda dari RUU. Pembatas antara suatu
RUU dan UU adalah tindakan pengesahan formal berupa pengundangan
UU itu dalam Lembaran Negara. Sejak UU itu diundangkan, maka
naskahnya resmi disebut sebagai UU. Akan tetapi, sebelum naskah
yang bersangkutan resmi disahkan oleh Presiden dan kemudian
diundangkan sebagaimana mestinya dalam Lembaran Negara, maka
naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai RUU. Tentu saja
dapat dibedakan antara: 76

1. RUU yang belum dibahas bersama oleh DPR;
2. RUU yang sedang dalam proses pembahasan bersama oleh DPR
bersama dengan pemerintah; dan

75 Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis, Bab I Ketentuan Umum, angka 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2
Tahun 2019 tentang Tata Cara Program Legislasi Nasional.
76 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Depok: Rajawali Press. Cetakan Ketiga, 2017), hlm. 28.

55
dpr.go.id