Page 69 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara;
g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan keadilan serta
proporsional bagi setiap warga negara;
h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan
berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial;
i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian
hukum;
j. Asas keseimbangan, keserasaian, dan keselarasan adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,
antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan
bangsa dan negara.

Sementara itu, yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan
bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
antara lain:
a. Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman
tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga
tak bersalah;
b. Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara
lain, kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Selain itu dalam menyusun peraturan perundang-undangan
banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun
berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada
substansi yang sama. Maka ada beberapa asas peraturan perundang-
undangan yang kita kenal, diantaranya: 71

71 Ulasan lengkap: Asas Lex Specialis Vs. Lex Superior, www.hukumonline.com › detail › as..., diakses pada
tanggal 26 Januari 2021.

51
dpr.go.id