Page 71 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam
peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara ekspilist
yang mencerminkan asas ini.
d. Asas UU tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif)/Asas Legalitas.

Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan
UU Pidana yang mendahuluinya (Geen feit is strafbaar dan uit
kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling). Asas
legalitas yang mengandung tiga pengertian, yaitu:
1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam
suatu aturan UU;
2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh
digunakan analogi (qiyas); dan
3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

E. KONSEPSI LEGAL DRAFTING DAN LEGISLATIVE
DRAFTING
Perancangan hukum (legal drafting) merupakan salah satu unsur
penting dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi
dari dua kata, yaitu “legal” dan “drafting”. Secara harfiah, kata “legal”
bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan
“drafting” bermakna perancangan/pengkonsepan. Jadi legal
drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah
hukum/perancangan kontrak atau MoU. 72
Istilah “legal drafting” merupakan istilah yang sudah lazim
digunakan baik dalam khazanah akademis maupun praktis. Kata “legal”
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau hukum. Sementara itu, kata “draft”
diartikan sebagai konsep. Dengan ditambahkan kata “ing” di belakang
menjadi bermakna pengonsepan atau perancangan. 73
72 Legal Drafting Training - Jimly School, www.jimlyschool.com › diakses pada tanggal 29 Januari 2021.
73 A. Hamid S. Attamimi, Disertasi: Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia), 1990, hlm. 197-198.

53
dpr.go.id