Page 72 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 72
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
Pengertian legal drafting secara sempit adalah penyusunan/
perancangan peraturan perundang-undangan. Pengertian legal
drafting secara luas adalah kegiatan praktik hukum yang menghasilkan
peraturan, sebagai contoh: Pemerintah membuat peraturan perundang-
undangan; Hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat
publik; Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti;
perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak
yang melakukan perjanjian atau kontrak.
Secara harfiah legal drafting dapat diterjemahkan secara bebas,
yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat
dari pendekatan hukum, legal drafting secara umum, dapat dimaknai
sebagai kegiatan praktik hukum yang menghasilkan peraturan.
Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pengertian
dan cakupan legal drafting berbeda dengan pengertian legislative
drafting. Legislative drafting berhubungan dengan perancangan
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga
yang berwenang, yaitu dalam bentuk UU, PP, Perpres, Perda, dan
peraturan perundang-undangan jenis lainnya. Sementara legal
drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh
subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum (lembaga yang
berwenang), yaitu dalam bentuk MoU, perjanjian kerja sama, perjanjian/
kontrak. Jadi ada perbedaan fokus pembahasan materi antara legislative
drafting dan legal drafting, meskipun prinsip-prinsip umum yang
terdapat dalam materi legislative drafting tetap diperlukan juga untuk
materi legal drafting. 74
Legalislative drafting merupakan sebuah konsep dasar tentang
penyusunan peraturan perundang-undangan, yang berisi naskah
akademik, hasil kajian, beserta naskah awal peraturan perundang-
undangan sehingga kata ‘legalislative drafting’ dapat dimaknai sebagai
cara penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan tuntutan, teori,
asas, dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan yang
baik dan benar.
74 Op. cit., Jimly School, www.jimlyschool.com.
54 dpr.go.id