Page 72 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 72

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                                Pengertian  legal  drafting secara sempit  adalah penyusunan/
                           perancangan  peraturan  perundang-undangan.  Pengertian  legal
                           drafting secara luas adalah kegiatan praktik hukum yang menghasilkan
                           peraturan, sebagai contoh: Pemerintah membuat peraturan perundang-
                           undangan;  Hakim  membuat  keputusan  Pengadilan  yang  mengikat
                           publik;  Swasta membuat ketentuan  atau peraturan privat seperti;
                           perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak
                           yang melakukan perjanjian atau kontrak.
                                Secara harfiah legal drafting dapat diterjemahkan secara bebas,
                           yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan.  Apabila dilihat
                           dari pendekatan hukum, legal drafting secara umum, dapat dimaknai
                           sebagai kegiatan praktik hukum yang menghasilkan peraturan.
                                Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pengertian
                           dan  cakupan  legal drafting  berbeda  dengan  pengertian  legislative
                           drafting.  Legislative drafting  berhubungan  dengan  perancangan
                           peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga
                           yang berwenang, yaitu dalam bentuk UU, PP, Perpres, Perda, dan
                           peraturan  perundang-undangan  jenis  lainnya.  Sementara  legal
                           drafting  berkaitan  dengan  perancangan  hukum  yang  dibuat  oleh
                           subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum (lembaga yang
                           berwenang), yaitu dalam bentuk MoU, perjanjian kerja sama, perjanjian/
                           kontrak. Jadi ada perbedaan fokus pembahasan materi antara legislative
                           drafting  dan  legal drafting, meskipun prinsip-prinsip umum  yang
                           terdapat dalam materi legislative drafting tetap diperlukan juga untuk
                           materi legal drafting. 74
                                Legalislative drafting merupakan sebuah konsep dasar tentang
                           penyusunan peraturan perundang-undangan,  yang berisi naskah
                           akademik, hasil kajian, beserta naskah awal peraturan perundang-
                           undangan sehingga kata ‘legalislative drafting’ dapat dimaknai sebagai
                           cara penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan tuntutan, teori,
                           asas, dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan  yang
                           baik dan benar.
                          74  Op. cit., Jimly School, www.jimlyschool.com.



                   54    dpr.go.id
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77