Page 75 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh karena materi RUU yang telah mendapat persetujuan
bersama itu tidak dapat berubah lagi, maka dinamakan pengetukan palu
sidang paripurna DPR yang menyatakan bahwa RUU itu telah disetujui
secara bersama oleh DPR bersama pemerintah sebagai pengesahan
yang bersifat materiil. Sedangkan pengesahan yang dilakukan oleh
Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
yaitu dengan menandatangani dan memerintahkan pengundangannya
dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara merupakan
pengesahan formal yang bersifat administratif. RUU yang telah disahkan
secara materiil, tidak dapat berubah lagi dan materinya sudah final, dan
dapat dikualifikasikan sebagai UU dalam arti materiil (wet in materiele zin).
Secara materiil, kualitas RUU tersebut sudah dapat dianggap sebagai
UU, meskipun secara formal belum berlaku mengikat untuk umum.
Antara RUU (wetsontwerp) dan UU (wet) jelas tidak sama. Walaupun
RUU yang sudah disetujui bersama oleh Presiden bersama dengan
DPR, selama belum disahkan menjadi UU, tetapi masih “berbaju” RUU
(wetsonwerp), bukan UU (wet).
Namun, RUU (wetsontwerp) itu sendiri, jika telah mendapat
persetujuan bersama dan disahkan secara materiil dalam rapat
paripurna DPR, secara materiil, sudah bersifat final. Daya mengikatnya
hanya tinggal menunggu waktu pengesahannya saja secara formal oleh
Presiden untuk selanjutnya diundangkan sebagaimana mestinya dalam
Lembaran Negara. Oleh karena itu, kalau pun RUU yang telah memiliki
kualitas sebagai UU dalam arti materiil itu tidak disahkan secara formal
sebagaimana mestinya oleh Presiden, maka berlakulah ketentuan Pasal
20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Apabila RUU disahkan secara formal,
maka sejak pengesahan formal itu, RUU itu berlaku mengikat untuk
umum sebagai UU. Dengan kata lain, setelah pengesahan formal, RUU
itu menjadi berlaku baik secara materiil maupun secara formal. Akan
tetapi, sebelum rancangan itu berlaku secara formal, ia terlebih dulu
telah berlaku secara materiil, yaitu setelah rancangan itu disahkan oleh
DPR dan belum disahkan secara formal oleh Presiden dalam jangka
waktu 30 hari sejak pengesahan oleh DPR.

57
dpr.go.id