Page 70 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 70

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                           a.   Asas lex superior derogat legi inferior;
                                    Yaitu  peraturan  yang  lebih  tinggi  mengesampingkan  yang
                                rendah (asas hierarki), dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan
                                hierarki  peraturan  perundang-undangan,  dikaitkan  dengan  teori
                                Stufenbau karya Hans Kelsen.
                                    Hans Kelsen dalam teori tersebut membahas mengenai
                                jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-
                                norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam
                                suatu hierarki tata susunan,  yaitu digunakan apabila terjadi
                                pertentangan, dalam hal ini  yang diperhatikan adalah hierarkhi
                                peraturan  perundang-undangan,  misalnya  ketika  terjadi
                                pertentangan antara PP dengan UU, maka yang digunakan adalah
                                UU karena UU lebih tinggi derajatnya.  Teori  Stufenbau semakin
                                diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk UU
                                tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
                           b.   Asas lex specialis derogat legi generalis;
                                Adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum
                                yang bersifat khusus  (lex specialis) mengesampingkan hukum
                                yang bersifat umum  (lex generalis). Menurut Bagir Manan ada
                                beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis
                                derogat legi generalis, yaitu:

                                1)   Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap
                                    berlaku,  kecuali  yang  diatur  khusus  dalam  aturan  hukum
                                    khusus tersebut;
                                2)  Ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex
                                    generalis (UU dengan UU);

                                3)  Ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan
                                    hukum (rezim)  yang sama dengan  lex generalis. KUHD
                                    dan KUHPer sama-sama termasuk lingkungan hukum
                                    keperdataan.
                           c.   Asas lex posterior derogat legi priori;
                                Yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru
                                melumpuhkan peraturan  yang lama.  Jadi peraturan  yang telah
                                diganti  dengan  peraturan  yang  baru,  secara  otomatis  dengan



                   52    dpr.go.id
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75