Page 76 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUU dalam kualitas
ketiga seperti dikemukakan tersebut sudah dapat disebut sebagai
UU dalam arti materiil (wet in materiele zin). Pentingnya pengertian ini,
karena dalam perkembangan praktik dapat timbul kebutuhan hukum
(legal need) untuk menentukan status RUU yang telah mendapat
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam tenggat 30 hari
seperti dimaksud di atas.
Oleh karena itu, jangka waktu tersebut digunakan oleh Presiden
untuk menentukan sikapnya akan mengesahkan atau tidak mengesahkan
RUU itu menjadi UU. Dengan demikian, terlepas dari tanggung jawab
administrasi untuk pengesahan formal dan pengundangan, Presiden
masih dapat menentukan sikap berkenaan dengan substansi RUU itu.
Meskipun diakui bahwa dalam proses pembahasan suatu RUU di DPR,
pasti ada tarik menarik dan proses menerima dan memberi (take and
give) antara DPR dan Presiden dalam menyetujui atau menolak sesuatu
materi yang terdapat dalam RUU. Akan tetapi, jika RUU itu berasal dari
inisiatif DPR, berarti pada tahap terakhir Presiden lah yang seharusnya
menentukan kata akhir untuk menyetujui atau menolak RUU itu dalam
rapat paripurna terakhir DPR. Sebaliknya, jika RUU itu berasal dari inisiatif
Presiden, maka DPR lah yang seharusnya menentukan kata akhir untuk
menyetujui atau menolak RUU itu.
Dengan mekanisme seperti itu, maka dapat terjadi bahwa RUU
yang datang dari pemerintah, setelah dibahas secara mendalam melalui
proses “take and give” yang saksama, maka akhirnya disepakatilah suatu
naskah yang sama sekali telah berubah dari rancangan asli yang semula
diajukan oleh pemerintah. Padahal, terhadap rancangan itu, kata
akhirnya harus datang dari DPR. Apa jadinya, apabila ternyata Presiden
sendiri tidak puas dengan hasil kesepakatan akhir atas materi RUU itu.
Demikian pula jika RUU itu berasal dari inisiatif DPR, maka kata akhir
harus datang dari pemerintah.
Mekanisme pengujian konstitusional RUU sebagai “wet in materiele
zin” itu masuk akal untuk dimungkinkan, karena setelah 30 hari, RUU itu
dengan sendirinya akan berlaku mengikat sebagai UU, meskipun tanpa
disahkan oleh Presiden. Khusus untuk mempersoalkan konstitusionalitas
RUU sebagai UU dalam arti materiil itu, diberikan kewenangannya

58 dpr.go.id