Page 77 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

kepada pemerintah/presiden karena sifatnya yang khusus, yaitu
selama masa tenggat 30 hari itu. Apabila perlu dapat ditentukan bahwa
pengajuan perkara pengujian konstitusionalitas RUU sebagai “wet in
materiele zin” itu harus sudah diajukan kepada MK selambat-lambatnya
3 hari setelah RUU itu disahkan oleh DPR, dan dalam waktu 27 hari
sejak itu, putusan MK yang bersifat final dan mengikat sudah diucapkan
dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
Di samping itu, RUU pasca pengesahan materiil oleh DPR dapat
dikembangkan pengertiannya sebagai UU dalam arti materiil (wet in
materiele zin). Pengertian pengesahan UU dapat kita kembangkan dalam
dua pengertian, yaitu pengesahan materiil oleh DPR dan pengesahan
formal oleh Presiden RI berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945.

G. TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pemahaman mengenai teori-teori yang terkait dengan peraturan
perundang-undangan diperlukan bagi para perancang, pembentuk,
tim ahli, dan konsultan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pemahaman teoretis ini akan membantu menyusun rancangan
peraturan perundang-undangan karena pemahaman teoretis ini
dengan menjadikan teori-teori sebagai pisau analisis terhadap aspek
formil dan aspek substansi rancangan peraturan perundang-undangan
yang sedang dirancang.
Dengan demikian, akan terbentuk suatu peraturan perundang-
undangan yang memiliki kualitas yang sangat baik secara formil dan
substansi sehingga berdaya guna dan berlaku guna bagi sasaran
norma. Berikut ini beberapa teori yang akan dibahas sebagai bahan
untuk memperkaya pemahaman perancangan peraturan perundang-
undangan.

1. Norma Hukum Umum

Aturan-aturan hukum terbentuk dari norma-norma yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Istilah norma berasal dari
Bahasa Latin, norm, atau kaidah, dalam Bahasa Arab, dapat diartikan
sebagai pedoman, patokan atau aturan bagi seseorang dalam bertindak

59
dpr.go.id