Page 43 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI

Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

cara, antara lain: pembakaran, pencacahan, penggunaan
bahan kimia, pulping dan cara-cara lain yang memenuhi
kriteria yang disebut dengan istilah musnah.
3) Harus dilaporkan pada pimpinan Sekretariat Jenderal DPR
RI.
4) Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan Arsip
wajib disimpan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, meliputi::
a) Keputusan pembentukan panitia pemusnahan Arsip;
b) Notulen rapat panitia pemusnahan Arsip pada saat
melakukan penilaian;
c) Surat pertimbangan dari panitia penilai kepada
pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menyatakan
bahwa Arsip yang diusulkan musnah dan telah
memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
d) Surat persetujuan pemusnahan dari Pimpinan
Sekretariat Jenderal DPR RI;
e) Surat persetujuan pemusnahan dari Kepala ANRI;
f) Keputusan pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI
tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan Arsip.
g) Berita acara pemusnahan Arsip;
h) Daftar Arsip yang dimusnahkan.
3. Penyerahan Arsip
Penyerahan Arsip yang memiliki nilai guna sekunder yaitu kesejarahan,
telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan sesuai JRA
ke lembaga kearsipan pusat dilakukan dengan prosedur:
a. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah
1) Penyeleksian Arsip Statis dilakukan berdasarkan JRA.
2) Hasil penyeleksian Arsip dituangkan dalam daftar Arsip usul
serah sebagaimana format 20.
b. Penilaian Arsip Usul Serah
1) Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar Arsip
usul serah dengan melakukan verifikasi secara langsung
terhadap fisik Arsip.
2) Hasil penilaian tersebut di atas dituangkan dalam
pertimbangan tertulis oleh panitia penilai Arsip

BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI 39