Page 73 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

negara. Secara objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu
paham filsafat, suatu philosophical way of thinking system, sehingga
uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat. 84
Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah
hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun
juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta
dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Selain kesatuan sila-sila
Pancasila hirarki dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu
menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Secara filosofis
Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar
ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang
berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme,
liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham
85
filsafat di dunia.
Lalu dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kesatuan sila-sila
Pembentukan Peraturan Perundang- Pancasila pada
hakikatnya bukanlah
undangan menyatakan bahwa
hanya merupakan
“Pancasila sumber dari segala sumber
kesatuan yang
hukum negara”, maka hal tersebut bersifat formal logis
dapat diartikan bahwa Pancasila saja namun juga
sebagai sumber dari segala sumber meliputi kesatuan
hukum negara adalah sesuai dengan dasar ontologis,
dasar epistemologis
Pembukaan Undang-undang Dasar
serta dasar aksiologis
Negara Republik Indonesia tahun
dari sila-sila
1945 yang menempatkan Pancasila
Pancasila.
sebagai dasar dan ideologi negara

84 Ibid.
85 Natabaya. H.A.S. 2006. Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. hlm. 12

65