Page 71 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 71
MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA
tata hukum Indonesia. Jika Pancasila bukan merupakan
staatsfundamentalnorms, maka yang menjadi dasar keberlakukan
UUD 145 dan mempresuposisikan Validitas UUD 1945 adalah
Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi menurut hukum yang
berlaku pada saat itu bukan merupakan tindakan hukum karena
dilakukan bukan oleh organ hukum dan tidak sesuai dengan
prosedur hukum. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai
berdirinya Negara Republik Indonesia, yang berarti terbentuknya
suatu tata hukum baru (New Legal Order). Adanya Negara Indonesia
setelah diproklamasikan merupakan dasar keberlakuan UUD 1945
sebagai konstitusi Negara Indonesia, sebagai presuposisi validitas
80
tata hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Atau dalam kata
lain kedudukan Pancasila lebih tinggi dari staatsfundamentalnorm
yaitu Rechtsidee.
A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul
”Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa
Indonesia” membahas Pancasila
dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja
tidak memakai istilah ideologi dalam Proklamasi menurut
karangannya, karena menurutnya hukum yang berlaku
pada saat itu bukan
istilah cita hukum (rechtsidee) lebih merupakan tindakan
tepat, karena ideology mempunyai hukum karena
konotasi program sosial politik yang dilakukan bukan oleh
cenderung menempatkan lain- organ hukum dan
lainnya termasuk hukum, sebagai tidak sesuai dengan
alatnya dan oleh karena itu berada prosedur hukum.
dalam subordinasinya. Cita hukum itu
tidak lain adalah Pancasila sebagai
80 Ibid., 178-179
63
