Page 67 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

70
Grundbegriffe. Teori Nawiasky tersebut disebut dengan theorie
von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori
tersebut adalah : 71
1. Norma fundamental negara
(Staatsfundamentalnorm);
2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan
otonom (verordnungen autonome satzung)
Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan
dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar
(staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu
Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya
suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu
dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi
72
yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam
suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm
melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental
negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan
norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau
revolusi. 73
Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi
membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya

70 Hans Nawiasky. 1948. Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grund- begriffe.
Cetakan kedua. Benziger. Einsiedeln/Zûrich/Köln.
71 Ibid., hal. 37. A. Hamid A. Attamimi.1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan
Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Jakarta: Disertasi
Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm., 287.
72 Ibid
73 Ibid., hal. 359. Nawiasky, Op.Cit., hal. 31–37.

59