Page 65 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

Pancasila dalam Politik Hukum Nasional
Dari pengertian Politik Hukum Nasional yang telah
disebutkan sebelumnya, jelas bahwa Politik Hukum Nasional
dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara
Republik Indonesia. Tujuan tersebut meliputi dua aspek yaitu (1)
sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh
pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional
yang dikehendaki, dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan
diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. 64
Untuk melihat hal tersebut penulis membahas masing-
masing pengertian dari Sistem Hukum Nasional. Sistem diadaptasi
dari bahasa Yunani yaitu systema yang berarti suatu keseluruhan
yang tersusun dari sekian banyak bagian (whole coumpounded of
65
several parts). Pengertian tersebut pada awalnya dan biasanya
digunakan oleh kalangan ahli manajemen. Berikutnya menurut
Satjipto Rahardjo mengatakan, sistem adalah suatu kesatuan yang
bersifat kompleks, terdiri dari bagian-
bagian yang berhubungan dan bekerja
secara aktif untuk mencapai tujuan. 66 ... Politik Hukum
Hukum nasional adalah Nasional dibentuk
hukum atau peraturan perundang- dalam rangka
undangan yang didasarkan kepada mewujudkan tujuan
cita-cita ideal
landasan ideologi dan konstitusional Negara Republik
negara, atau hukum yang dibangun Indonesia.
diatas kreativitas atau aktivitas yang
didasarkan atas cita rasa dan rekaya

64 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Op. Cit., hlm. 59
65 William A. Shrode dan Dan Voich. Jr. 1974. Organization and Management: Basic Systems
Concept. Irwin Book Co. Malaysia. hlm. 15
66 Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bhakti. Jakarta. hlm. 48

57