Page 64 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 64

ANTOLOGI PROBLEMATIK
              RANAH  PEMBANGUNAN
              SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
              DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
              DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
              NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

              demokrasi menjadi sebuah proses menuju kesempurnaan.
              Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi terletak pada
              ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan
              pendapat  untuk  menentukan sebuah  tatanan  bagi  landasan
              sebuah negara. Prinsip kompromi adalah penyelesaian sebuah
              masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai
              dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga
              seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak
              lain. 62
                    Dengan adanya kecenderungan seperti itu, demokrasi
              merupakan suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak
              sendiri secara sempurna. Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan
              yang terjadi di antara mayoritas dan minoritas terus menerus
              dilakukan agar terjadi sebuah kesepakatan bersama dan menjadi
                                                                63
              pegangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatannya.  Maka
              dari itu demokrasi dirasakan akan mempermudah suatu negara
              menemukan dan mencapai cita-cita, hal ini dikarena produk hukum
              dalam negara demokrasi merupakan aspirasi dari rakyat yang
              secara langsung melalui perwakilan berperan menentukannya.
              Maka diharapkan demokrasi dapat menjadi pilihan yang sesuai
              dalam berjalannya suatu negara.












              62  Hans Kelsen, Op. Cit., 404-407
              63  H.M. Thalhah. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans
                 Kelsen. Jurnal Hukum Vol. 16 No. 3. 2009. hlm. 417



                                         56
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69