Page 63 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

dan menindas orang lain. Kekuasaan negara juga harus dibatasi
dengan norma hukum, agar penguasa tidak melanggar hak-hak
azasi warganya. Norma hukum harus menjadi unsur utama tawar
menawar yang adil antara penguasa dan warga bangsa, mana
hukum harus menjamin hak-hak dan kepentingan seluruh warga
bangsa dari ancaman pemerintah atau penguasa. 60
Jean Jaques Rousseau berpendapat bahwa demokrasi
adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui
oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Hal ini
61
seakan menunjukan bahwa penggunan sistem kenegaraan yang
demokrasi mampu membawa negara
tersebut kearah kesejahteraan. Dimana
demokrasi dapat diterapkan, rakyat Norma hukum
dapat berpartisipatif dalam proses harus menjadi
kenegaraan, atau dalam kata lain unsur utama tawar
menawar yang adil
negara dikuasai oleh rakyat, dan untuk
antara penguasa
rakyat. Aspirasi, pendapat, masukan,
dan warga bangsa,
kebijakan berasal dari rakyat, maka mana hukum harus
rakyat akan merasa sejahtera. Sebab menjamin hak-hak
tidak ada salah satu pihak saja diktator dan kepentingan
melakukan segala mengenai negara seluruh warga
atas kehendaknya. bangsa dari
ancaman
Hal ini juga diutarakan oleh Hans
pemerintah atau
Kelsen, yang membuat uraian tentang
penguasa.
demokrasi menjadi lebih tertata
dan terstruktur, yang membuktikan

60 John Locke. 1952. The Second Treatise of Government. The Liberal Art Press Inc. Indianapolis.
hlm 57-73
61 Jean Jacques Rousseau. 2007. Du Contract Social (Perjanjian Sosial) Cetakan Pertama.
Visimedia. Jakarta. hlm. 113

55