Page 59 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

otonom, dan akhirnya membutuhkan tatanan hukum yang lebih
responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh prof. Satya
Arinanto dalam kuliah Politik Hukum mengatakan bahwa untuk
mencerminkan produk hukum yang bersifat responsif maka
diperlukan konfigurasi politik yang bersifat demokratis. Konfigurasi
politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka
kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut
aktif menentukan kebijaksanaan umum, partisipasi tersebut
dapat ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat
dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan
dalam suasana terjadinya kebebasan
politik. 53 Menurut C.F. Strong
Menurut C.F. Strong negara negara demokrasi
demokrasi adalah “…that government adalah “…that
shall rest on the consent of the government shall
governed: that is to say, the consent rest on the consent
or dissent of the people shall have real of the governed:
outlets for expressions at elections, that is to say, the
on the platform, in the Press, and consent or dissent
54
so forth.” Berdasarkan pengertian of the people shall
tersebut dapat disimpulkan terdapat have real outlets
tiga elemen penting dalam sebuah for expressions at
elections, on the
negara demokrasi, atau konfigurasi platform, in the
politik demokratis, hal tersebut
Press, and so forth.”
adalah: 55

53 Satya Arinanto, Op. Cit.,
54 C.F. Strong. 1963. Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of
Their History and Existing Form 13.
55 Satya Arinanto. 2000. Constitutional Law and Democratization in Indonesia. Publishing House
Faculty of Law University of Indonesia. Jakarta.

51