Page 55 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

telah dijauhkan dari kontroversi politik. Oleh karena itu, otoritas
untuk menafsirkan hukum ini harus dijaga sehingga terlindung dari
perebutan kekuasaan dan tidak tercemar oleh pengaruh politik.
Pemisahan antara hukum dan politik merupakan strategi utama
legitimasi. Itulah cara hukum otonom membawa legitimasi baik
bagi dirinya sendiri maupun bagi tatanan politik. Gagasan bahwa
“prosedur merupakan jantung dari hukum” menempati sisi penting
dalam etos hukum otonom. Penjinakan represi dimulai dengan
tumbuhnya komitmen untuk memerintah berdasarkan peraturan. 47
Namun dirasakan dalam tatanan
hukum Autonomous Law masih
belum mencapai pada pencapaian Hukum dalam
hukum ideal. Hukum dalam tatanan tatanan Autonomous
Law masih sekedar
Autonomous Law masih sekedar
peraturan untuk
peraturan untuk menjamin kepastian,
menjamin kepastian,
prediktabilitas, dan perlindungan hak,
prediktabilitas,
bukan tentang keadilan substansial, dan perlindungan
atau intinya hukum belum memuat nilai hak, bukan
keberpihakan melindungi yang lemah, tentang keadilan
miskin, dan tidak berdaya. Hukum substansial, atau
48
intinya hukum
yang baik seharusnya menawarkan
belum memuat
sesuatu yang lebih daripada sekedar
nilai keberpihakan
keadilan prosedural. Hukum yang melindungi yang
baik harus berkompeten dan juga lemah, miskin, dan
adil, hukum semacam itu seharusnya tidak berdaya.
mampu mengenali keinginan publik
dan punya komitmen bagi tercapainya

47 Phillipe Nonet and Philip Selznick, Op. cit., hlm. 97-113
48 FX Adji Samekto, Op. cit., hlm. 93

47