Page 57 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

penegakannya. Suatu institusi atau penegak hukum yang
responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi
integritasnya sambil tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-
kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal ini,
hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan
dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat
pertentangan di antara keduanya.
51
Jadi intinya dalam tatanan Responsive Law adalah hukum
lebih bersifat responsif atau memiliki keterbukaan dengan apa yang
menjadi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, dimana rakyat dilihat
dalam seluruh segi aspek kehidupan. Penegak hukum memiliki
peranan penting sebagai salah satu fasilitator guna memenuhi hal
tersebut karena secara langsung terjun terhadap penerapan hukum
itu sendiri, maka secara tidak langsung mengetahui bagaimana
kebutuhan-kebutuhan dari rakyat, dan juga harus menjaga
integritasnya agar tidak terlalu terbawa
kepada kemauan, terutama kemauan
sebagian golongan. Jadi intinya
dalam tatanan
Perkembangan zaman mem-
Responsive Law
buat manusia memiliki kemauan
adalah hukum lebih
yang lebih. Seperti yang sebelumnya bersifat responsif
disebutkan masyarakat yang awalnya atau memiliki
dipimpin oleh sistem yang bersifat keterbukaan
represif yang mirip pemerintahan atau dengan apa yang
menjadi kebutuhan-
kekuasaan yang bersifat otoriter. Lalu
kebutuhan
mulai muncul masyarakat yang mulai
rakyatnya,...
sadar dan menunjukan dirinya bahwa
memiliki peran dalam kehidupan

51 Ibid.

49